Selamat Datang

Juknis dan Naskah Akademik Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) oleh Departemen Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangangan Pusat Kurikulum Tahun 2007 menegaskan bahwa kurang berhasilnya pembelajaran IPS akibat dari latar belakang guru yang bukan dari Pendidikan IPS, pembelajaran IPS dipegang oleh guru bidang studi (sejarah, ekonomi, geografi, PKn, dan Sosiologi). Guru yang mengajar IPS disemua jenjang pendidikan (SD, SMP dan SMA/SMK) mengikuti pada pengorganisasian materi kurikulum IPS. Pengorganisasian kurikulum IPS di SD lebih bersifat terpadu atau integrasi, jadi pelaksanaan pengajaran IPS di SD dipegang oleh satu orang guru. IPS di SMP diorganisasikan menjadi IPS Terpadu, sehingga berimplikasi pada tugas guru yang mengajar. Dalam hal bagaimana guru IPS di SMP mengajar terjadi keragaman. Ada sekolah yang mengajarkan IPS di SMP dipegang oleh satu orang. Konsekuensinya, guru tersebut harus mengajar sejarah, ekonomi, geografi dan sosiologi.

Pelaksanaan seperti itu beralasan bahwa mata pelajaran IPS merupakan mata pelajaran yang satu, bukan mata pelajaran yang dipisah-pisahkan walaupun materinya bersumber dari sejarah, ekonomi, geografi dan sosiologi. Selain itu ada pula SMP yang mengajarkan IPS, dipegang oleh beberapa orang guru sesuai dengan disiplinnya, yaitu sejarah, ekonomi, geografi dan sosiologi. Dengan demikian, pelaksanaan pengajaran IPS dibagi ke dalam empat bidang studi. Alasan pelaksanaan yang demikian pertama untuk pemerataan guru mata pelajaran (sejarah, ekonomi, geografi dan sosiologi), kedua pentingnya profesionalisme penguasaan materi oleh guru. Dalam hal Kualifikasi Guru ada suatu anggapan bahwa pelajaran IPS adalah pelajaran yang mudah karena hanya hafalan saja, sehingga siapa saja dapat mudah menjadi guru IPS. Anggapan ini berdampak pada kualifikasi guru IPS. Masih banyak guru yang mengajar IPS tidak memiliki latar belakang pendidikan IPS. Padahal untuk menjadi guru IPS harus`memiliki latar belakang pendidikan IPS.

Berdasarkan asumsi di atas, kemudian dirumuskan bahwa pemahaman akan satu disiplin ilmu yang memiliki konsep dan teori teori, yang hanya dapat dipahami melalui jalur pendidikan profesional. Apabila guru yang mengajar IPS bukan berlatar belakang pendidikan IPS, maka akan sulit memahami konsep-konsep atau teori-teori yang ada dalam IPS. Guru yang demikian akan berdampak pada cara pembelajaran yang dilakukannya. Ada kemungkinan pembelajaran yang dilakukan lebih menekankan pada hafalan saja, sehingga keterampilan-keterampilan berpikir dalam IPS tidak dikembangkan. Dengan demikian keberadaan Program Studi Pendidikan IPS ini sangat dibutuhkan, khususnya untuk menyiapkan guru yang berkualitas khususnya di tingkat dasar dan menengah.

Program Studi Pendidikan IPS sebagai lembaga yang menghasilkan sarjana calon pendidik profesional bidang IPS khususnya di jenjang SMP dan sederajat, perlu merancang dan menetapkan kurikulum yang dapat menghasilkan lulusan dengan kompetensi sesuai dengan standar pendidikan tinggi. Penetapan kurikulum ini akan menjadi penuntun bagi berlangsungnya proses pendidikan yang efektif, efesien dan berkualitas. Lulusan Prodi Pendidikan IPS berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan  kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, harulah memiliki sikap, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja dalam bidang pendidikan IPS setelah menyelesaikan proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *